Kisah Kerja Praktek (Minggu I)

Tim KP WJP-MDM Dari kiri : Dendy, Made(saya), Nazril, Ragil, Aryok

Terhitung sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai sebulan kedepan saya mengikuti Kuliah Praktek dalam pemenuhan mata kuliah saya untuk S1 Perencanaan Wilayah dan Kota UGM di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat. Dengan sub-divisi bidang fisik, yaitu BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah). Namun dalam perjalanannya, dari pihak bidang fisik-Bappeda merekomendasikan kami untuk ikut dalam kegiatan fasilitas percepatan implementasi pembangunan infrastruktur strategis di 3 PKN dan PKN Provinsi di Jawa Barat melalui West Java Province Metropolitan Development Management (WJP-MDM). WJP-MDM terbentuk sejak bulan Februari 2011 untuk percepatan pembangunan kawasan metropolitan di Provinsi Jawa Barat. Tim WJP-MDM mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, mengharmoniskan dan memantau program pengembangan metropolitan Bandung Raya, Bodebek dan Cirebon, serta mewujudkan PKNp Pelabuhanratu dan PKNp Pangandaran secara terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan.

Saya akan posting berseri perminggu tentang apa saja yang saya lakukan disini. Ini juga sebenarnya sebagai pemenuhan persyaratan pertanggungjawaban kegiatan per minggu kepada dosen pembimbing di kampus.

Untuk penugasan hari pertama, Rabu, 25 Januari 2012. Kami diajak studi literatur untuk mendalami pemahaman tentang The Economics of Urbanization; The Urban Economic Base and Economic Policy ; Dinamika Metropolitan. Kami mendapat tugas membuat mini-presentasi dalam powerpoint dan untuk dipresentasikan pada hari Jumat, 27 Januari 2012.

Pada hari Kamis, 26 Januari 2012, kami mendapat kesempatan menjadi notulen pada rapat pembahasan mengenai pengembangan kawasan metropolitan di Jawa Barat dengan pihak pengembang dari Jepang JICA (Japan International Coorporation Assosiation). Rapat ini dihadiri oleh pihak Bappeda, tim WJP-MDM, beberapa akademisi dari kampus ITB dan pihak JICA itu sendiri. JICA mempresentasikan tentang sebuah gagasan pengembangan metropolitan berbasis smart community, yaitu berbasis riset. Penambahan beberapa akademic research center di kawasan metropolitan sebagai upaya pengkajian, riset dan controlling. Menurut saya pribadi, rapat ini sangat menarik. Saya dapat pembelajaran politis, idealisme akademis, konflik dan negosiasi dalam rapat pembahasan alternatif pengembangan yang coba ingin dikembangkan oleh pihak JICA.

Pelajaran dan komentar kritis yang diperoleh dari kegiatan minggu ini :

Banyak pembelajaran kaitannya dengan ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota yang saya telah dapatkan dan mungkin akan lebih banyak lagi pada minggu-minggu berikutnya dengan keikutsertaan dalam tim WJP-MDM ini.

Pertama, yang menarik adalah disini saya berada pada ‘dunia praktek’ atas dasar perkuliahan saya pada ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota yang saya katakan lebih pada tahapan ‘teoritis’. Pada tim WJP-MDM ini saya dipertemukan oleh pihak yang berpengaruh pada implementasi penataan ruang, yaitu adalah Birokrat, yaitu pihak Bappeda, kaitan dengan aspek kebijakan publik, politis dan perangkat lainnya. Teknokratik, yaitu para ahli dalam kajian akademik menggunakan teoritis kritis metode dalam ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan pihak swasta, proses investasi dan atau sebagai pihak ‘pemodal’ dalam rangka pemenuhan infrastruktur kota. Ini berlangsung sedemikian rupa, sehingga membuka wawasan saya pribadi dalam kelangsungan proses penataan ruang. Bahwa sebuah perencanaan kota banyak terjadi konflik, negosiasi dan politis dalam pemenuhan kepentingan berbagai pihak.

Kedua, saya berada pada ‘kawasan’ yang ‘asing’ dan sangat berbeda seperti yang saya hadapi pada mata kuliah Studio. Seperti saya jelaskan tadi, dalam tim WJP-MDM ini sebagian besar adalah ‘peranakan’ dari kampus ‘tuan rumah’ ITB. Jadi, mungkin cara pandang dan cara berpikirnya adalah ‘berbasis’ ITB. Sebagai mahasiswa kampus kerakyatan UGM, saya tentunya menjaga nama baik dan eksistensi Perencanaan Wilayah dan Kota sebagai Program Studi yang notabene baru.

Hari pertama saya mendapat tugas untuk mendalami materi tentang “Apa itu Metropolitan”, kaitan dengan proyek tempat saya berpijak. Mulailah saya membaca literatur yang berjudul The Economics of Urbanization dan The Urban Economic Base and Economic Policy.

Pada suatu kesempatan saya bertanya tentang kaitan/perbedaan/yang membuat saya bingung dan ‘membuat tidur saya tidak nyenyak’ mengenai Konsep Pengembangan Kawasan Metropolitan dan Konsep Sustainable Development yang ‘setiap hari’ saya dengar di bangku perkuliahan. Konsep Metropolitan yang dalam pengertian saya mungkin lebih pada penekanan percepatan perekonomian pada suatu kota. Dan otomatis terbukanya peluang-peluang usaha, investasi dan penanaman modal asing (mungkin). Ini menurut saya memang selaras dengan kebijakan MP3EI oleh Presiden SBY, yaitu pembagian 6 koridor ekonomi untuk upaya percepatan perekonomian. Dikhawatirkan mengesampingkan aspek sosial-lingkungan yang jika dibandingkan dengan konsep Sustainable Development, yaitu tercapainya pembangunan yang berkelanjutan atas hasil harmonisasi aspek ekonomi-sosial-lingkungan. Seperti kita ketahui, pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai 6,5 % dan tragisnya tidak diikuti dengan pengurangan jumlah warga miskin, pengangguran serta semakin banyak permasalahan lingkungan, pembabatan hutan yang mengindikasikan adanya sebuah proses menuju degradasi lingkungan.

Sebenarnya itulah yang menjadi kekhawatiran saya pribadi dalam menanggapi pengembangan kawasan metropolitan Jawa Barat yang akan menjadi ‘tandingan’ metropolitan Jakarta atau sebagai Twin-Metropolitan dengan Kota Metropolitan Jakarta. Jadi prinsipnya pemindahan sebagian ‘roda-roda’ perekonomian dari Jakarta menuju Jawa barat, untuk mengurangi dampak ‘over-capacity’ pada Kota Jakarta. Dan ‘semua-semuanya’ tidak melulu berpatok di Jakarta. Kedengarannya memang terlalu ambisius, ini menurut saya pribadi.

Foto bersama Tim Ahli WJP-MDM

Dan oleh pembimbing di WJP-MDM, Ibu Karina --lulusan S1 Planologi ITB dan S2 Planologi sebuah kampus di Jerman--, saya mendapat jawaban bahwa konsep Sustainable City adalah suatu manajemen dalam proses pengembangan kawasan metropolitan di Jawa Barat. Jadi, menurut beliau prinsip Sustainable Development tetap menjadi pertimbangan dalam konsep pengembangan kawasan metropolitan ini, jadi tidak ada suatu kontadiktif mengenai Konsep Metropolitan dan Konsep Sustainable itu sendiri. Saya kembali berpikir bahwa mengacu pada UU No.26/2007 bahwa tujuan penataan ruang nasional adalah aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan (sustainable). Sustainable memang seharusnya menjadi isu dalam setiap gerak ‘seorang’ pengambil keputusan dan menjadikan prinsip yang paling mendasar kita sebagai seorang planner.

Oke, pada akhirnya itu yang baru bisa saya ceritakan untuk saat ini. Dikarenakan saya juga baru melaksanakan Kerja Praktek minggu pertama. Saya berharap mendapatkan banyak pembelajaran hasil dari Kerja Praktek saya ini dan bisa membawa gagasan yang baik dan membawanya ke kampus dan bisa sharing tentang banyak hal dengan teman-teman yang lain. HIDUP MAHASISWA PERENCANAAAN INDONESIA!

...salam terhangat dan mesra, MADE BHELA SANJI BUANA